Ketum SBSI 1992 : UU Omnibus Diberlakukan, Kesejahteraan Buruh Kembali Menemukan Jalan Terjal

Jakarta, suarasi.com – “Buruh dan politik merupakan dua hal yang saling berdekatan. Buruh perlu keputusan politik agar menjadi sejahtera. Keputusan politik itu adalah keputusan penguasa agar pro terhadap buruh,” ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992, Sunarti, saat menjadi pembicara dalam Sekolah Politik Kebangsaan HOS Tjokroaminoto yang diselenggarakan oleh Tjokroaminoto Institute di Rumah Kebangsaan HOS Tjokroaminoto, Jalan Taman Amir Hamzah Nomor 2, Pengangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/2).

Namun, lanjut Sunarti, hingga saat ini kesejahteraan buruk yang diidam-idamkan masih belum menjadi kenyataan. Bahkan, dibeberapa kasus, antara buruh dan perusahaan tempat bekerja tidak terjadi harmonisasi.

“Memang sangat susah untuk meminta kesejahteraan buruh melalui peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Toh, akhirnya peraturan pun banyak yang menguntungkan pihak perusahaan,” tambah Sunarti yang menyajikan materi dengan tema ‘Buruh dan Politik’.

Menurutnya, pemerintah bisa saja membuat peraturan untuk kesejahteraan politik. Akan tetapi, nampaknya itu merupakan hal yang sulit.

“Tidak ada tanda-tanda pemerintah akan membuat peraturan untuk berupaya mensejahterakan buruh. Apalagi UU Omnibus Law yang banyak diprotes kalangan buruh karena banyak pasal-pasal didalamnya yang tidak pro buruh. Alhasil, kesejahteraan buruh kembali menemukan jalan yang terjal,” tutupnya.