Panglima Laskar PERISAI kritisi Mekanisme pembentukan Satgas Lawan Covid19 DPR RI

Jakarta – Langkah para anggota DPR membantu pemerintah dalam mempercepat penanganan covid-19 di tiap-tiap daerah dengan membentuk Satgas Lawan covid -19, mendapat apresiasi dari berbagai pihak termasuk panglima laskar perisai.

Namun panglima laskar perisai mempertanyakan bahwa mekanisme pembentukan satgas covid -19 yang di bentuk oleh DPR, apakah sudah dirapatkan terlebih dahulu di forum resmi, sehingga ruang geraknya bisa mengatasnamakan atau membawa nama institusi DPR RI.

Seperti yang diketahui bahwa satgas ini dibentuk untuk membangun sinergi dari para donatur yang peduli melawan covid-19 dalam membantu memenuhi kebutuhan rumah sakit atau puskesmas di daerah, termasuk juga pemenuhan kebutuhan dasar atau sembako bagi masyarakat yang terdampak ekonominya akibat penyebaran wabah covid-19.

“Niat baik perlui diapresiasi, namun jangan karena menjadi anggota DPR, lantas membentuk satuan tugas dengan mengatasnamakan institusi tanpa ada rapat resmi DPR.” ujar hapi

Menurut hapi satgas lawan covid – 19 yang di bentuk oleh DPR ini bertujuan membantu pemerintah dalam penanganan korban wabah covid -19, disisi lain ia menilai ada pelanggaran etika dan aturan hukum jika kegiatan satgas itu dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan, apalagi melakukan fungsi penggalangan bantuan dengan mengatasnamakan DPR.

“Jika Satgas Lawan Covid19 ini memang bukan resmi bentukan dewan dengan mekanisme institusi DPR maka Satgas itu menjadi satuan tugas yang tak berhubungan dengan institusi DPR” ungkap Hapi

Hapi menambahkan sangatlah tidak lumrah mengingat lembaga DPR bukan menjadi tugas utama mereka menyalurkan bantuan, kan ada BNPB dan kementerian kesehatan, kami khawatir terjadi tumpang tindih dalam hal penyaluran bantuan.

“Katanya sebagai penghubung dan membangun sinergi dari para donatur namun kenyataannya Satgas Lawan Covid19 yang bergerak memberikan penyerahan langsung oleh para anggota DPR kepada Rumah sakit dan mengatasnamakan institusi DPR RI.” Ujarnya

Dari laman web berita nasional, banyak di beritakan tentang satgas lawan covid 19 yang memberikan bantuan ke Rumah sakit di beberapa daerah.

Hapi menilai hal yang baik tersebut jangan sampai menjadi alat pencitraan beberapa anggota DPR yang cenderung menyudutkan kinerja pemerintah dengan mengatasnamakan institusi DPR RI.

“Saya lihat di web https://satgaslawancovid19.com/, kerja Satgas ini dalam upaya memutus/ mem bypass mata rantai Birokrasi agar bantuan dan dukungan dapat tepat langsung ke sasaran, hal ini seolah salah satu indikator ketidakpercayaan DPR RI kepada pemerintah dalam penanganan Covid19” ungkap Hapi

“Anggota DPR jangan terindikasi melakukan jualan nama institusi untuk memanfaatkan kondisi seperti ini yang di kemas dalam aksi sosial namun tidak ada proses pengawasan didalamnya, lebih baik fokus tugas pengawasan dan fungsi konstitusionalnya.” Imbuh Hapi.